[RUANGDEMOKRASI.SITE] Jakarta - Menyambut Pilkada serentak tahun 2024, sikap masyarakat sangatlah penting dalam menentukan arah demokrasi lokal. Sikap masyarakat yang bijak dan cerdas dapat menciptakan lingkungan politik yang sehat dan demokratis. Masyarakat perlu memiliki kesadaran akan pentingnya peran serta dalam proses demokrasi. Dengan menyadari bahwa Pilkada adalah hak politik yang harus dilaksanakan dengan baik, masyarakat dapat memilih pemimpin yang benar-benar mewakili kepentingan mereka.
Menurut Anggota Komisi I DPR RI Muhaimin Iskandar dalam acara Webinar Forum Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh Ditjen IKP Kemkominfo bekerja sama dengan DPR RI, yang bertemakan “Bijak Bermedsos Dalam Menyambut Pilkada Serentak” Selasa, (10/09/2024).
Selain itu menurutnya, masyarakat harus mampu menyaring informasi yang diterima dari berbagai sumber agar tidak terjebak dalam politik identitas atau propaganda yang memecah belah. Tak hanya itu, sikap kritis dan analitis juga diperlukan dalam menghadapi Pilkada serentak 2024. Masyarakat harus mampu menilai kinerja calon pemimpin dari rekam jejaknya serta kemampuannya untuk mengelola pemerintahan dengan baik.
Media sosial sudah menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat selain untuk kepentingan komunikasi juga dipakai untuk mengakses berbagai informasi bagi publik. Indonesia merupakan penyumbang terbesar pengguna media sosial di dunia. Masyarakat Indonesia merupakan konsumen terbanyak pengguna media sosial yang rentan sebagai penerima informasi di tahun pilkada 2024 yaitu hoax dan ujaran kebencian.
Media sosial rentan disalahgunakan untuk hal negatif di tahun Politik, berita hoax menyebar yang dijadikan konsumsi publik bisa berdampak melahirkan polarisasi dan konflik horizontal di masyarakat. Di tahun politik media sosial menjadi target pasar para elit politik untuk menyebarkan hoax melalui tangan para penikmat media sosial atau yang kita sebut "netizen", ujarnya.
Narasumber berikutnya Gun Gun Siswandi, Pegiat Literasi Digital memaparkan bahwa, sejak Januari hingga Agustus 2024, telah ditemukan sebanyak 1.195 isu hoaks terkait Pemilihan Presiden (Pilpres). Konten hoaks sangat berbahaya karena berpotensi mempengaruhi kepercayaan publik terhadap fenomena politik, terutama jelang Pilkada Serentak yang akan segera berlangsung.
Salah satu cara untuk menghadapi semua ini adalah kita harus mempelajari dan memahami bagaimana ciri-ciri informasi hoax tersebut agar kita bisa memanfaatkan informasi tersebut dan kita tidak menjadi bagian dari penyebaran berita hoaks tersebut yakni : mengidentifikasi sebuah informasi ini dari siapa informasi itu diperoleh, sumbernya dan kredibel informasinya; pastikan namamu sudah terdaftar di daftar pemilih tetap; cari informasi mengenai visi, misi, program kerja dan rekam jejak calon; dan program kerja calon tersebut sesuai dengan kebutuhan Masyarakat atau tidak, jelasnya.
Waspada terhadap berita bohong, karena berita bohong atau hoaks ini pasti disebarluaskan oleh orang orang tidak bertanggung jawab untuk mempengaruhi pemilihan kita terhadap calon calon yang akan kita pilih. Kemudian hindari perselisihan, sesuai UU No 7/2017 (jangan menghina, menghasut, memfitnah dan mengadu domba).
Karena kita sudah memasuki tahun tahun pilkada jangan lupa untuk bijak bermedia sosial dalam menyambut pilkada serentak. Bijak, cerdas dan bertanggung jawab dalam pemanfaatan media sosial. Memilah, memilih dan menyeleksi informasi sebelum disebarkan. Kita adalah satu dan menyatu dalam satu negara yaitu Indonesia. Membangun hubungan harmonis dan rukun antar individu dan masyarakat. Mari rajut dan perkuat kembali persatuan dan persaudaraan kita, jelasnya.
Selain itu Achmad Maulani selaku Dosen Magister Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim Semarang mengatakan bahwa, dalam kehidupan politik, kehadiran media baru telah menyodorkan fenomena baru, yaitu apa yang dikenal sebagai demokrasi digital. Dalam banyak kasus kehadiran internet misalnya, telah menjadi salah satu faktor determinan terhadap proses demokratisasi politik. Pilkada serentak yang akan dihelat harus menjadi tonggak bagi tegaknya portofolio desentralisasi secara benar di Indonesia, ujarnya.
0 Komentar